Dua hari penting bersisian di kalender tahun ini: Hari Arafah dan Hari Lingkungan Hidup. Yang satu adalah ziarah batin yang menelanjangi ego, yang lain adalah panggilan nurani yang menyingkap keretakan ekologi. Keduanya mengajarkan hal yang sama: hidup bukan tentang memiliki, tapi merawat.
Di padang Arafah, jutaan manusia dalam tafakur dalam. Tak ada tembok. Tak ada panggung. Tak ada penanda kekuasaan. Hanya tubuh dan langit. Hanya tanah dan keheningan. Di sanalah, manusia diundang untuk mengingat: bahwa ia tak lebih dari segenggam debu yang diberi napas.
Tapi hari ini, tanah itu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Bumi yang kita pijak, bumi yang kita doakan, sedang kelelahan oleh kita. Di banyak tempat di Indonesia, luka itu bukan perumpamaan. Ia tampak nyata di sungai-sungai yang tak lagi jernih, di langit yang semakin pengap, dan dalam hutan yang gundul pelan-pelan. Ia hadir dalam wajah tambang, limbah, dan kesepakatan yang tak selalu adil.
Arafah adalah puncak dari sebuah perjalanan spiritual. Tapi Hari Lingkungan Hidup adalah puncak dari sebuah krisis yang kita abaikan terlalu lama. Satu mengajarkan kepasrahan. Yang lain menuntut tanggung jawab. Tapi bukankah keduanya berbicara pada kita tentang satu hal yang sama: kesadaran?
Di Arafah, manusia melepaskan segalanya. Tapi hari ini, kita justru mencengkeram lebih rakus: tanah, mineral, dan uang. Kita sujud di masjid yang megah, tapi lupa bersujud pada tanah yang menopang segalanya. Kita berdoa di atas hamparan karpet, tapi tak lagi merasa gentar melihat pohon-pohon roboh.
Barangkali itulah pertanda zaman: manusia makin religius, tapi bumi makin terluka.
Kita tahu, tanah tak hanya tempat berdiri, ia adalah tubuh yang menopang kehidupan sehari-hari. Dalam kosmologi masyarakat nusantara, tanah bukan milik, melainkan titipan. Ia diwariskan, dijaga, dan dihormati. Hari ini, kata “tanah” terlalu sering muncul di laporan pertambangan, bukan di doa syukur. Ia menjadi angka dalam dokumen konsesi, bukan ruang suci tempat manusia belajar rendah hati.
Begitu pula dengan sungai. Dulu ia mengalirkan air, kini ia mengalirkan sedimen tambang. Dulu ia membawa ketenangan, kini ia mengantar penyakit. Kita menyebutnya krisis iklim, tapi ia lebih dari itu: ia adalah krisis nurani. Karena ketika kita tak lagi merasakan kehilangan saat pohon digusur atau sungai dikotori, maka barangkali yang mati bukan hanya alam—tapi bagian dari diri kita sendiri.
Saya teringat Sachiko Murata, seorang penulis asal Jepang dalam bukunya The Tao of Islam, dunia ini bukan sekadar ruang benda-benda, melainkan pertemuan antara mikrokosmos dan makrokosmos—antara alam kecil yang ada dalam diri manusia dan alam besar yang membentang di hadapannya. Alam bukan hanya ciptaan, tetapi cerminan. Apa yang rusak di luar, sesungguhnya adalah pantulan dari yang retak di dalam.
Jika sungai mengering, itu karena empati kita ikut surut. Jika pohon roboh, itu karena kesabaran kita ikut runtuh. Kita tidak hanya kehilangan ekosistem, tapi kehilangan kehalusan jiwa. Karena manusia diciptakan dari tanah, dan bumi menyimpan rahasia yang sama dengan batin kita: butuh air, cahaya, dan keseimbangan.
Barangkali sebab itu, Arafah bukan hanya ajakan untuk menghadap Tuhan, tapi juga kesempatan untuk menyapa alam—yang selama ini diam menanggung beban.
Tapi barangkali luka terbesar hari ini bukan hanya kerusakan lingkungan, melainkan dimensi ruang yang tercabut dari makna sosial dan spiritualnya. Henri Lefebvre, filsuf asal Prancis, pernah menulis bahwa ruang tidak pernah netral; ia selalu diproduksi oleh kekuasaan. Dan hari ini, kita menyaksikan bagaimana peta-peta IUP (Izin Usaha Pertambangan) diterbitkan jauh di Jakarta—tanpa mendengar suara rakyat di kampung-kampung—mereka yang akhirnya akan menanggung segala resiko dan kerusakan.
Ruang yang semula hidup—yang diwariskan dengan pantang larang, syair, dan semangat gotong royong—telah direduksi menjadi warna-warna di peta konsesi. Sementara pemerintah pusat sibuk mengatur tapal batas bisnis dari balik meja, warga di kampung-kampung justru menanggung debu, kehilangan air bersih, dan harus mengganti makna kata “tanah” dari sumber kehidupan menjadi sumber konflik.
Dalam kerangka Lefebvre, ini adalah penjajahan ruang: dari ruang yang hidup menjadi ruang yang dikuasai. Izin-izin dikeluarkan tanpa pertimbangan etnobiologi, tanpa mendengar kearifan lokal yang telah menjaga hutan ratusan tahun. Bahkan kekayaan rakyat seperti gaharu, pala, atau damar—yang semestinya menjadi pengikat ekonomi rakyat dan ekologi—direnggut dengan sengaja.
Namun di tengah kepungan kepentingan dan kebijakan dari atas, masih tersisa bara kesadaran yang terus dijaga dengan tabah oleh mereka yang paling akrab dengan desir tanah dan napas hutan.
Di beberapa kampung, masyarakat tetap merawat sungai dengan doa. Mereka menanam kembali hutan adat, menyematkan ritual pada pohon-pohon tua, dan menjaga tanah bukan sebagai milik, tetapi sebagai amanah. Ada gerakan diam-diam yang menolak logika ekstraktif dan menggantinya dengan logika keberlanjutan.
Spiritualitas mereka tidak kerasukan simbol-simbol modern, tapi menyatu dengan tanah yang diinjak, air yang diminum, dan udara yang dihirup. Di sinilah letak harapan: bahwa di luar kebijakan pusat yang membisukan suara rakyat, masih tumbuh suara dari bawah—yang mengingatkan bahwa ruang adalah bagian dari jiwa. Dan jika tanah tak lagi bersujud, barangkali kita perlu belajar kembali bagaimana bersujud pada hidup yang lebih utuh.
Kita sibuk bangun smelter, lupa bahwa bumi di dasarnya sedang longsor perlahan-lahan. Kita mencari kemajuan di luar, tapi kehilangan keseimbangan di dalam.
Hari Arafah mestinya mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki apa pun. Tapi hari ini, kita berlaku seolah-olah memiliki segalanya: tanah, air, udara. Padahal yang paling suci justru yang paling rapuh. Dan bumi, seperti halnya jiwa, jika terus dilukai, akan memilih diam. Tapi diam bukan berarti baik-baik saja.
Dan barangkali saatnya kita menggugat makna ibadah: Apa artinya bersujud, jika tanah tempat kita meletakkan dahi tak lagi sanggup memberi kehidupan?
Teluk Buli, 3 Juni 2025
