Sejarah sepertinya tak pernah adil pada yang sunyi. Sejarah catat nama-nama yang berpidato di podium, tapi lupa mereka yang berbisik di lorong gelap. Sejarah menyebut pahlawan mereka yang berdarah di medan tempur, diam pada mereka yang terluka tanpa peluru.
Di balik proklamasi dan parade, selalu ada wajah-wajah yang tak pernah kita ingat—mereka yang menopang para pemimpin di saat paling sunyi, menyembunyikan mereka ketika pemerintah kolonial mengintai, menyelamatkan pesan-pesan bawah tanah ketika ruang politik makin sesak oleh penangkapan.
Di sebuah rumah kecil di Bandung pada 1930-an, beberapa perempuan penghibur menyelundupkan surat-surat rahasia untuk Bung Karno. Mereka memayungi beliau di kegelapan, ketika polisi rahasia mencari-cari. Mereka tak punya pangkat, tak punya gelar. Hanya tubuh mereka yang dipertaruhkan, hanya hidup mereka yang jadi taruhan.
Sejarah kita selalu diajarkan dengan nama-nama besar yang lantang: Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Jenderal Sudirman. Mereka berdiri gagah di buku pelajaran, di patung-patung kota, di hafalan ujian sekolah. Kita menyebut mereka pahlawan. Kita mengutip pidato-pidato mereka, mengagumi keberanian mereka, merayakan pengorbanan mereka.
Dalam catatan sejarah alternatif, sebut saja karya Harsya W. Bachtiar dalam Siapa Dia: Pergerakan Nasional (1972), terselip kisah tentang jaringan bawah tanah Bandung yang memanfaatkan rumah-rumah bordil untuk berlindung. Perempuan penghibur itu hafal kode, hafal rute, dan hafal risiko. Seorang veteran pergerakan pernah mengatakan dalam wawancara: “Mereka yang tak dicatat sejarah kadang lebih berani dari kami yang dicatat.”
Dan setelah itu? Nama mereka lenyap. Tak pernah kita baca dalam buku sejarah. Tak pernah disebut dalam upacara. Seakan mereka tak pernah ada. Seakan keberanian mereka tidak pantas dicatat karena pekerjaan mereka “tidak pantas.” Sejarah hanya mencatat yang suci, bukan yang berdarah.
Barangkali inilah cara bangsa ini memperlakukan perempuan: hanya mengenang kecantikan dan sopannya, lalu lupa pengorbanannya yang sunyi atau mungkin terlalu jauh dari moral publik. Sejarawan Saskia Wieringa dalam Sexual Politics in Indonesia (2002) menyebutnya sebagai double invisibility: tubuh mereka dipakai, tapi keberanian mereka dihapus.
Lebih getir, banyak dari mereka yang selamat dari masa Belanda justru dijadikan jugun ianfu oleh tentara Jepang di awal 1940-an. Tubuh mereka direnggut dua kali: pertama oleh penjajah, kedua oleh ingatan bangsa yang tak pernah kembali.
Hari ini, ketika kita berdiri di bawah bendera, membaca teks proklamasi, barangkali kita juga perlu mengingat: di balik kalimat-kalimat itu ada peluh, ada air mata, ada tubuh-tubuh perempuan penghibur yang direnggut sejarah—dan tidak pernah dikembalikan.
Teluk Buli, 2025
